Otonomi Daerah Dan Penerapannya

Daerah, Otonomi, Kewarganegaraan

Abstract

Penelitian ini membahas tentang analisis implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan otonomi yang lebih luas dibandingkan masa Hindia Belanda. Pembatasan terhadap otonomi daerah dilakukan agar tidak bertentangan dengan peraturan Pusat dan Daerah yang lebih tinggi. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peranserta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Penelitian ini juga membahas tentang perjalanan otonomi daerah di Indonesia sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang tantangan perkembangan lokal, nasional, regional, dan internasional yang dihadapi pemerintah Kabupaten/Kota dan antara Kabupaten/Kota dengan pemerintah Propinsi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia, seperti kondisi SDM Aparatur Pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang di miliki manusia sebagai pelaksananya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik otonomi daerah di Indonesia.